Gak Bener Ini,
Dana Daerah Rp 123 Triliun Mengendap Gak Muter
BIKINRILIS.COM — Presiden Joko Widodo menyebut total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di bank hingga akhir tahun 2022 mencapai angka Rp 123 triliun. Dana tersebut mengendap hingga akhir tahun karena tidak terpakai sepanjang tahun berjalan.
Presiden mengingatkan seluruh kepala daerah untuk merencanakan program di daerahnya sebelum tahun berjalan. Itu mendesak untuk dilakukan karena dana yang mengendap tersebut tergolong sebagai SiLPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Dana mengendap tersebut menjadi gagal memberikan nilai tambah karena tidak digulirkan pada sektor – sektor yang produktif.
Baca Juga:
APBN Masih Surplus, Namun Pemerintah Waspadai Perkembangan Risiko Global
Dana Abadi Kebudayaan Indonesiana Terkumpul Rp 3 triliun, Bisa Untuk Apa Saja?
Joko Widodo menyebutkan bahwa ada kendala pada perencanaan di pemerintah daerah yang menyebabkan perencanaan program tidak sejalan dengan perencanaan anggaran. “Saya ingatkan untuk mendesain dan merencanakan program sebelum tahun berjalan. Jangan sampai menjadi SiLPA, jangan sampai menjadi SiLPA,” tutur Presiden.
Presiden mengungkapkan hal tersebut saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia di Sentul International Convention Centere (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/1/ 2023).
Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya membelanjakan APBD untuk membeli produk-buatan dalam negeri. Saat ini, realisasi untuk belanja produk dalam negeri dari APBN maupun APBD masih 61 persen. Ia pun berharap belanja produk dalam negeri dengan APBN maupun APBD dapat terus meningkat.
“Kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu, syukur bisa 100 persen,” ungkapnya.
Sovereign Wealth Fund
Presiden juga mengajarkan kepada para kepala daerah bahwa ada peluang untuk mengelola anggaran menjadi dana abadi. Pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk dapat membangun dana abadi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“Pemerintah pusat sekarang punya sovereign wealth fund, daerah juga bisa seperti itu. Masukkan, yang memiliki DBH (Dana Bagi Hasil) besar, yang memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) besar, disisihkan, ditabung di Dana Abadi. Itu sudah ada dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah (PP) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,” ujarnya.
Baca Juga:
Biaya Penanggulangan Bencana Capai Rp 9,713 triliun
Himbara PLN Kerjasama Pendanaan, Kerja Target Net Zerro Emission Tahun 2060
Joko Widodo menambahkan bahwa dana abadi milik daerah dapat diinvestasikan di INA (Indonesia Investment Authority) yang merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia. Dana abadi dari daerah tersebut diharapkan dapat menghasilkan investasi yang lebih tinggi setelah dimasukkan ke INA.
“Kalau INA mau beli jalan tol, INA mau beli pelabuhan, INA mau beli airport, Dana Abadi itu bisa dimasukkan ke sana dengan return yang jauh lebih tinggi,” ujar Presiden.
Joko Widodo juga menyinggung perkara birokrasi. Ia menyebutkan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki indikator kinerja yang sesuai dengan program prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN.
Baca Juga:
Pemerintah Akui 12 Peristiwa Sejarah Ini Mengandung Pelanggaran HAM Berat
Pembangkit Raksasa Tidur, Erick Thohir Angkat Inter Milan Saat Berutang
Indikator tersebut tidak hanya diberikan kepada para ASN di kementerian/lembaga, melainkan juga akan diberikan kepada para ASN di institusi TNI, Polri, hingga kejaksaan.
“Sekarang semuanya sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN. KPI-nya ada semuanya sesuai dengan prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN,” pungkas Presiden. (*)
