Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Sepakat Aset Kripto Perlu Diawasi Ketat
BIKINRILIS.COM — Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara – negara anggota G20 dalam Pertemuan FMCBG menyepakati bahwa perkembangan aset kripto yang cukup pesat perlu dipantau. Perkembangannya yang terlalu pesat namun tanpa pengawasan dikhawatirkan dapat menyebabkan instabilitas terhadap perekonomian.
Langkah pengawasan tersebut diperlukan untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan manfaat dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi dan digitalisasi di sektor keuangan. Dari sisi pengelolaan risiko teknologi dan digitalisasi, negara G20 menyepakati perlunya kerangka pengaturan dan pengawasan crypto asset. Keputusan dalam G20 ini dengan sendirinya akan berdampak pada pengelolaan dan perdagangan aset kripto, termasuk aset kripto Indonesia.
Demikian salah satu keputusan bersama atau komunike yang diadopsi dalam rangkaian pertemuan FMCBG G20. FMCBG G20 ini berakhir pada 18 Februari 2021 lalu. Hasil pertemuan FMCBG G20 tersebut dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam siaran pers gabungan dengan Bank Indonesia yang dikutip pada Senin (21 Februari 2022). Siaran pers tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Ferry Warjiyo dalam sebuah konferensi pers.
Baca Juga:
Pasangan Selebritis Ashanty dan Anang Hermansyah Bergegas Masuk Bisnis Kripto
ASIX Token Anang Hermansyah Gandeng Agate
Satgas Panggil Lima Influencer Terkait Promosi Binary Option dan Broker Ilegal
Berkaitan dengan isu aset Kripto tersebut, G20 juga menekankan pentingnya melanjutkan asesmen mengenai implikasi dari Central Bank Digital Currency (CBDC) terhadap sistem moneter dan keuangan internasional. Dari sisi optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi, G20 akan melanjutkan implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments untuk mendorong sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal. Selanjutnya forum F20 juga akan mendiskusikan pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok rentan seperti kaum perempuan, pemuda dan UMKM.
