Temuan BRI, 2.000 Kecamatan Tidak Cocok Program Digitalisasi Perbankan
BIKINRILIS.COM — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menemukan sekitar 2.000 kecamatan di Indonesia yang tidak siap dibombardir program – program keuangan digital. Untuk kecamatan seperti ini, lembaga keuangan seperti BRI hanya dapat melakukan strategi hidrid, dimana pendekatan ke masyarakat dilakukan secara kombinasi antara pendekatan orang dan digital.
“Kecamatan dengan kepadatan smart phone rendah dan aktivitas bisnis – nya rendah sekitar 2.000 kecamatan. Yang kayak ini tidak bisa dibom digitalisasi,” ujar Direktur Utama BRI Sunarto di Jakarta, Kamis (26/1/2023) pada acara BRI Microfinance Outlook 2023, dengan tema ”Financial Inclusion and ESG: The Road to Equitable Economic Prosperity.
Baca Juga:
Uang Konsumen Yang Diselamatkan Tumbuh 234%, OJK & Bapebti Paling Banyak Diadukan
Udang Nusa Dewa yang Menjanjikan, Andalan Indonesia Kejar 2 Juta Ton Pada 2024
Jokowi Soroti Bayi Diberi Kopi, Harusnya Penyuluh BKKBN Datang Bukan Polisi
Temuan ke – 2.000 kecamatan tersebut, papar Sunarto, merupakan bagian dari program BRI turun ke pedesaan untuk memetakan seluruh desa di Indonesia. Programnya disebut BRIKODE atau BRI Kode Desa.
“Hasilnya adalah peta Inklusi Keuangan. Berisikan jumlah penduduk dewasa, jumlah penduduk yang dapat akses layanan digital BRI, dan potensi pasar. BRIKODES. Kami share disini, karena mustahil ngomong UMKM tanpa data seperti ini. Itu fakta dan datanya,” ujar Sunarto.
Big Data UMKM
BRIKODE merupakan upaya BRI untuk menggali data dan membangun induk data yang memadai menjadi big data. Selanjutnya, BRI akan menganalisasi data tersebut.
“Tidak mungkin membangun UMKM tanpa membangun infrastruktur. Kami mengumpulkan data dan mengkonsolidasikan data. Makanya BRI turun ke desa memetakan seluruh desa di Indonesia, masing – masing desa kami kasih kode,” ujarnya.
Sunarto menambahkan bahwa hasil pengumpulan dan Analisa data tersebut menghasilkan peta strategi yang perlu diterapkan BRI untuk setiap Kawasan. Setiap Kawasan akan dikelompokan berdasarkan matrik Kepadatan Aktivitas Ekonomi yang menggunakan aktivitas digital dan Kepadatan Smart Phone.
“Jadi kondisi ideal adalah jika dalam 1 kecamatan yang ada 1 unit mikro BRI, dan kepadatan smartphone dan kepadatan aktivitas bisnisnya tinggi. Hanya ada 100 kecamatan di Indonesia yang memiliki kepadatan smartphone dan kepadatan aktivitas bisnisnya yang tinggi. Kecamatan seperti ini, Holding Ultra Mikro bisa menawarkan cross selling product,” ungkap Sunarto.
Baca Juga:
Erick Thohir: UMKM Dibiayai Rp 24,4 Triliun Melalui Pasar Digital
Simpati untuk Corla Datang Karena Tetap Menghibur Disaat Paling Sulit
Keysha dan Devina Raih Beasiswa dari Erick Thohir, Karena Bakat Dance Sport yang Viral
Untuk melayani hingga tembus ke pedesaan, BRI memiliki kantor cabang yang berfungsi sebagai Colocation. Artinya di satu kantor tersebut dapat diisi oleh BRI, Pegadaian, dan PNM. Mereka memiliki staf yang akan mendatangani nasabah di pedesaan, dengan nama Brigade Madani. Merekalah yang akan melakukan cross selling produk – produk BRI, Pegadaian, dan PNM.
“Ini untuk human taouching, agar bertransaksi digital. Nasabah PNM bisa pakai digital. Gak pakai uang tunai. Lebih cepat, risiko dibegal menurun. Saya yakin PNM telah merombak diri menjadi fully digital. Kalau Pegadaian, gadai bisa didigitalkan dengan tabungan emas,” papar Sunarto. (*)
