Uang Konsumen Yang Diselamatkan Tumbuh 234%,
OJK & Bapebti Paling Banyak Diadukan
BIKINRILIS.COM — Sepanjang tahun 2022, kerugian masyarakat akibat maladministrasi pada sektor perekonomian yang berhasil digagalkan mencapai Rp 89,8 miliar. Itu berarti terdapat peningkatan sebesar 234,45% dari total penyelamatan tahun 2021 yakni sebesar Rp 26,85 miliar.
Penyelamatan kerugian konsumen terbesar terjadi pada substansi perdagangan yakni Rp 41,7 miliar. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyampaikan, penyelamatan kerugian masyarakat pada 2022 tersebut secara tertulis di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
“Capaian realisasi terhadap potensi penyelamatan kerugian tahun 2022 sebesar 97,89%. Peran Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik dilihat dari indikator nilai penyelamatan kerugian masyarakat semakin signifikan dengan capaian realisasi yang semakin meningkat tiap tahunnya,” ujar Yeka.
Dia menambahkan, kerugian masyarakat merupakan kerugian materiil atau immateriil yang ditimbulkan akibat tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik.
Baca Juga:
Demi Konsumen Milenial, Bank Berani Terima Tantangan Ini
Serunya Balapan Top Tren di Twitter, Ultah Jimin BTS Lawan Pertemuan Erick Thohir – Prabowo Subianto
Beras Terdeteksi Aman di Rumah Tangga, Survei Beras Antisipasi Krisis Pangan Dunia
Penyelamatan kerugian ini khusus pada kerugian masyarakat akibat maladministrasi di bidang perekonomian yang ditangani Ombudsman. Itu meliputi sektor perdagangan, perindustrian dan logistik, pengadaan barang dan jasa, pertanian dan pangan, sektor jasa keuangan (perbankan, perasuransian dan penjaminan), perpajakan, serta kepabeanan dan percukaian.
“Pemerintah perlu mendorong upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan pengaduannya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan,” tegas Yeka.
Terkait jumlah laporan masyarakat pada sektor perekonomian I yang ditangani Keasistenan Utama III Ombudsman RI, sepanjang tahun 2022, terdapat 132 laporan, dengan rincian 80 laporan masyarakat yang masuk pada tahun 2022 dan 52 laporan masyarakat yang masih berproses dari tahun 2019-2021.
OJK dan Bapebti
Yeka menyebutkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan rata-rata pengaduan terkait asuransi dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, yaitu sejumlah 89 laporan.
“Asuransi, perbankan dan perdagangan berjangka komoditas menjadi substansi laporan masyarakat yang paling dominan diadukan pada Sektor Perekonomian I di Ombudsman RI,” ujar Yeka.
Baca Juga:
Wuling Benamkan Bahasa Desain Future-Tech, Seperti Apakah itu?
AnyMind Janjikan Identifikasi Audiens Lebih Mudah, Pasang Iklan Makin Terukur
Dia mengatakan, upaya penyelesaian permasalahan substansi asuransi memerlukan perhatian khusus dan peran serta dari Pemerintah maupun Otoritas, sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen. Itu perlu guna mencegah semakin banyaknya permasalahan asuransi yang berdampak terhadap kerugian masyarakat.
Yeka mengatakan, target tahun 2023 ini pihaknya akan mendalami permasalahan pengaduan publik di antaranya terkait pendataan petani penerima pupuk bersubsidi, persoalan peternak unggas yang mengalami kerugian serta isu pelayanan publik lainnya. Ombudsman juga tengah membangun mekanisme percepatan penyelesaian laporan dengan membangun ekosistem dan kerja sama dengan instansi terlapor. (*)
