Untuk Pertama Kalinya,
1,76 Juta Nelayan Dapatkan Bantuan Tunai
BIKINRILIS.COM — Untuk pertama kalinya, mulai tahun 2022, sebanyak 1,76 juta nelayan di berbagai lokasi di Indonesia akan mendapatkan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW). Ini merupakan bentuk kompensasi kerugian ekonomi atas lonjakan kasus Covid – 19 sejak pertengahan tahun 2021 lalu, yang ditujukan untuk mengurangi Kemiskinan Ekstrem di Indonesia.
BT-PKLWN tahun 2022 secara spesifik menyasar 212 kabupaten dan kota yang masuk dalam Roadmap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 0% tahun 2024. Besaran BT-PKLWN adalah Rp 600.000 per orang untuk 2,76 juta penerima yaitu untuk 1 juta Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) dan 1,76 juta Nelayan. Khusus untuk nelayan kriterianya adalah mereka adalah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (Gross Tonase).
Penyaluran BT-PKLWN untuk nelayan dimulai secara simbolis di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, awal pekan ini oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga, menjaga keberlangsungan sektor usaha, khususnya usaha mikro dan kecil menjadi perhatian utama Pemerintah kala pandemi, salah satunya dengan BT-PKLW. Program ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Bantuan ini dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah dengan pemberian tunai sebagai dorongan untuk menjaga daya beli, kelangsungan usaha, dan penghidupan masyarakat yang menjalankan Usaha Mikro, terutama Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pemilik Warung.
“Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan program BT-PKLW dengan tambahan Nelayan sebagai penerima manfaat. Khusus untuk nelayan, ini adalah program pertama di tahun 2022 yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ungkap Airlangga.
Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tanggal 30 Desember 2021, BT-PKLW 2021 dilanjutkan pada tahun 2022 dengan memperluas target penerima manfaat, yaitu Nelayan di daerah pesisir. Bantuan secara tunai untuk PKL, Warung, dan Nelayan sebagai bagian dari BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) dilakukan secara langsung oleh TNI dan POLRI. Pemerintah menugaskan TNI dan POLRI untuk melakukan pendataan dan bantuan ke masyarakat.
Dari 212 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pelaksanaan BT-PKLWN, terdapat 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh POLRI, dan 106 kabupaten/kota lainnya yang disalurkan oleh TNI, sehingga diharapkan tidak ada duplikasi penerima. Proses penyaluran difasilitasi dengan Sistem Informasi BT-PKLWN POLRI (Puskeu Presisi) dan Sistem Informasi BT-PKLWN TNI.
Penyaluran di NTT
