10 Bantuan ini Disiapkan,

Dampingi Warga di Daerah PPKM Level 4

Bersamaan dengan pengumuman perberlakuan kembali PPLM Level 4 di sekitar 140 kabupaten dan kota, pemerintah juga menyiapkan 10 insentif yang diharapkan dapat meringankan beban kelompok masyarakat ekonomi bawah yang paling rentan terkena tekanan pandemik Covid – 19. Paket bantuan ini disiapkan bersamaan dengan upaya pemerintah dalam mengamankan pasokan oksigen medis dan obat – obatan.

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI Erlangga Hartarto serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan dalam Konferensi Pers Bersama secara virtual pada Minggu (25 Juli 2021).

Erlangga menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan pemberian bantuan sosial baru untuk masyarakat di kabupaten dan kota yang menetapkan PPKM Level 4. Bantuan sosial yang diterima masyarakat selama PPKM Level 4 adalah Pertama, Kartu Sembako senilai Rp 200.000 untuk 2 bulan dan disalurkan untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kedua, Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM, yang merupakan usulan daerah dan telah ditambahkan, dengan besaran bantuan sama  sebesar Rp 200.000 untuk selama 6 bulan.

Ketiga, Perpanjangan Bantuan Sosial Tunai untuk dua bulan, yaitu bulan Mei dan Juni 2021 dan disalurkan pada bulan Juli 2021, sebesar Rp 6,14 triliun untuk 10 juta KPM. Keempat, melanjutkan subsidi kuota Internet selama lima bulan yaitu dari Agustus hingga Desember 2021 untuk 38,1 juta penerima sebesar Rp 5,54 triliun.

Kelima, melanjutkan diskon listrik selama tiga bulan yaitu mulai Oktober – Desember 2021 besarnya sebesar Rp 1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan. Keenam, melanjutkan Bantuan rekening minimum biaya abunemen selama tiga bulan pada Oktober – Desember 2021 untuk 1,14 juta pelanggan senilai Rp 420 miliar.

Ketujuh, adanya tambahan Rp 10 triliun untuk Kartu Prakerja dimana ini akan digunakan untuk Bantuan subsidi Upah Rp 8,8 triliun dan sisanya Rp 2,2 triliun akan diberikan untuk Program Kartu Prakerja. Bantuan subsidi Upah hanya diberikan kepada anggota BPJS, baik untuk daerah yang menyelenggarakan PPKM Level 3 maupun level 4 sebesar Rp 600.000. Kedelapan, Bantuan beras sebanyak 10 Kg, untuk 28,8 juta KPM dimana pada tahap I diberikan kepada 20 juta KPM, dan tahap II kepada 8,8 juta KPM.

Kesembilan, ada Bantuan UMK Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Presiden sebesar Rp 3 juta yang akan diberikan pada kuartal ke dua 2021, dimana masing -masing memperoleh Rp 1,2 juta, dan ada Rp 1,5 juta disiapkan untuk bantuan warung dan PKL dengan skema sama dengan BPUM, yaitu untuk 1 juta penerima dengan bantuan Rp 1,2 juta dan akan dibagikan melalui TNI dan Polri, sehingga dapat diberikan secara tunai terutama di level 4.

Kesepuluh, bantuan untuk dunia usaha yaitu untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mall akan diberi bantuan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk masa pajak Juni – Agustus 2021. PMK – nya sedang dalam proses, akan diberikan juga ke tranfortasi, horeka, dan pariwisata.

Tracing Digital Diperkuat

Lebih jauh, Erlangga menuturkan, aktivitas Tracing (penelusuran kontak terdekat dengan warga yang terkena Covid – 19) akan semakin diperkuat dengan mengoptimalkan digital tracing. Dimana aplikasi peduli lindungi akan menjadi sangat penting penggunaannya. Aplikasi ini akan di – upgrade agar dapat terintegrasi pada saat dilakukan tracing di pusat – pusat aktivitas warga, terutama mall dan merchant, sehingga dapat terhubung ke sistem di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Dengan menggunakan teknologi QR Code, akan terdeteksi yang sudah vaksin dan tes PCR. Nanti diharapkan pada saat nanti akan ada pembukaan di tempat – tempat umum, diharapkan program peduli lindungi bisa Go Life,” ujarnya.

Luhut menambahkan bahwa untuk menyiapkan tambahan 40.000 tempat tidur untuk mendukung proses Tracking dan Testing. “Ini pekerjaan bersama. Sebagaimana yang telah disampaikan presiden bahwa dunia perlu bersiap untuk varian – varian baru,” ungkapnya.

Oksigen dan Obat

Erlangga pun menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam mengamankan pasokan oksigen medis dan obat-obatan. Pasokan oksigen untuk daerah – daerah di luar Jawa pun terus disiapkan dengan melibatkan banyak produsen gas di berbagai Kawasan industri utama, seperti di Batam, atau di wilayah industri Morowali, Wedabe, Freeport, hingga pabrik pupuk di Kalimantan Timur.

“Khusus untuk Kawasan perbatasan, pemerintah juga tengah mempersiapkan penyederhanaan regulasi impor oksigen.  Untuk wilayah perbatasan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara pemerintah akan memudahkan agar ada regulasi yang memudahkan impor oksigen. Kemudahan impor juga sedang disiapkan agar dapat mengamankan pasokan bahan baku obat – obatan. Kemudahan dapat diberikan kepada BUMN atau swasta farmasi yang memiliki izin impor,” ujar Erlangga.