Antisipasi Pemburukan Omicron,

APBN 2022 Dipasang Saklar Darurat

Ibarat memasang alarm untuk peringatan dini terhadap bencana, begitu juga dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia Tahun 2022 yang diatur agar akrab terhadap kondisi kedaruratan yang bersifat mendesak. Saklar  kedaruratan yang dipasang untuk APBN tahun depan akan bersifat otomatis (automatic adjustment) sehingga setiap perubahan dan ketidakpastian dapat dimitigasi sejak dini.

Presiden berharap Pimpinan Kementerian dan Lembaga (K/L) terus melanjutkan sinergi program dan kegiatan lintas K/L dan menggunakan anggaran sesuai skala prioritas, termasuk melakukan penyesuaian otomatis (automatic adjustment) guna mengantisipasi ketidakpastian pada tahun 2022. Demikian diungkapkan pada Siaran Pers resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang kami quote pada Selasa (30 November 2021).

Dalam akun Instagram resminya @jokowi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebut varian baru Covid – 19, Omicron yang telah melanda beberapa negara di dunia, sebagai salah satu faktor yang mendasari penyusunan APBN 2022 yang dipasang mode  automatic adjustment. APBN 2022 dibuat agar kebijakan anggaran pemerintah mampu memitigasi dan mengantisipasi risiko akibat pemburukan pandemic sedini mungkin.

“Pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan dunia, terutama dengan munculnya varian baru Omicron di sejumlah negara. Untuk itu, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural dan pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilakukan, termasuk dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022,” kata Jokowi.

Joko Widodo menegaskan, APBN 2022 harus dirancang responsif, antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 di Istana Negara kepada para pengelola uang negara.

Lebih lanjut, Siaran Pers Kementerian Keuangan juga menyebutkan bahwa tahun 2022 merupakan tahun krusial karena pada tahun itulah pemerintah masih diperkenankan membuat Defisit APBN melampaui 3%. Kebijakan fiskal akan diarahkan tetap dapat ekspansif di tengah pemulihan dampak pandemi Covid-19 dengan secara bertahap melanjutkan proses konsolidasi fiscal, mengingat tahun 2022 adalah periode terakhir defisit APBN dapat di atas 3%.

Amankan G20

Tahun 2022 juga memiliki momentum penting bagi Indonesia yang telah terpilih sebagai Presidency G20. Untuk itu Indonesia juga harus mampu menunjukkan aksi dalam menyikapi potensi ancaman perubahan iklim dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan.

“Sebagai Presidensi G20, kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. Kita harus menunjukkan aksi nyata komitmen kita kepada green and sustainable economy,” papar Presiden.

APBN 2022 dirancang untuk fokus pada beberapa hal. Pertama,  Bidang Kesehatan diarahkan untuk lanjutan penanganan Covid-19 dan penguatan reformasi sistem kesehatan. Kedua, Bidang Perlindungan Sosial diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tenaga kerja, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM yang diikuti reformasi perlinsos dan penyempurnaan DTKS.

Ketiga, Bidang Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM; Keempat, Bidang Infrastruktur difokuskan untuk memenuhi ketersediaan layanan dasar, meningkatkan produktivitas, serta penyelesaian proyek prioritas dan strategis; Kelima, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) difokuskan untuk percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan transformasi digital nasional.

Keenam, Bidang Ketahanan Pangan diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan; Ketujuh, Bidang Pariwisata diarahkan untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan pengembangan destinasi wisata prioritas.

Konstelasi Anggaran

Belanja negara pada APBN tahun 2022 dirancang sebesar Rp 2.714,2 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menopang program K/L sebesar Rp 945,8 triliun, dan sebesar Rp 769,6 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dalam laporannya Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa Pemulihan ekonomi global maupun domestik memasuki tahun 2022 masih tidak merata dan bahkan tidak pasti, sejalan dengan perkembangan pandemi covid-19 yang terus bermutasi dan masih mengancam seluruh negara di dunia. Selain itu, pemulihan ekonomi tahun 2022 dibarengi munculnya risiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi, dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju terutama Amerika Serikat, rebalancing ekonomi Tiongkok, serta disrupsi rantai pasok dan dinamika geopolitik.

“Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat, penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian delta dengan lebih cepat, sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat pada Kuartal keempat tahun 2021”, ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Juga:

Bye-bye Sinyal Lemot, Telkomsel & XL Layani 7.904 Desa Terpencil