Perintah 6 Tahun
Sebelumnya, pada saat memberikan sambutan Groundbreaking Proyek Hilirisasi Batu Bara Menjadi Dimetil Eter (DME), di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan, 24 Januari 2022, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya atas fakta bahwa Indonesia sudah terlalu lama nyaman dengan impor LPG. Padahal anggaran subsidi yang harus dibayar demi mengimpor LPG tersebut mencapai sekitar Rp 80 triliun.
“Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp 60-70 triliun. Pertanyaan saya, apakah ini mau kita terus-teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya, yaitu batu bara yang diubah menjadi DME,” ungkap Joko Widodo.
Menurut Presiden, jika semua LPG nanti dihentikan dan semuanya pindah ke DME, maka anggaran subsidi sekitar Rp 60 – 70 triliun itu akan bisa dikurangi. Ini akan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Presiden menekankan proyek DME ini harus selesai dalam kurun waktu 30 bulan, dan jangan mundur lagi.
“Ini perintah sudah enam tahun yang lalu saya sampaikan, tetapi memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor, ada yang nyaman dengan impor. Memang duduk di zona nyaman itu paling enak. Sudah, rutinitas terus impor, impor, impor, impor, impor, enggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena enggak terbuka lapangan pekerjaan,” pungkas Joko Widodo. (*)
Baca Juga:
