Sekali Lagi, Jokowi Minta Impor Migas Ditekan
Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Pertamina, satu – satunya perusahaan milik negara yang diberi tugas mengamankan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, untuk menekan impor minyak dan gas (migas). Perintah ini disampaikan bersamaan dengan perintah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina untuk mengatur strategi agar ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil dapat ditekan, dan menggantikannya dengan energi listrik.
“Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN oversupply. Artinya, suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun,” tegas Joko Widodo saat memberikan arahan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Pertamina dan PT PLN di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, awal pekan lalu.
Pengalihan konsumsi energi dari bahan bakar fosil diperlukan Indonesia karena menurut Joko Widodo, Indonesia masih sangat tergantung terhadap energi berbasis batu bara yang menutup 67 persen dari total kebutuhan energi. Indonesia juga masih tergantung terhadap bahan bakar minyak atau fuel sebesar 15 persen dari total kebutuhan, dan serta tergantung terhadap gas sebesar 8 persen. Sementara, PLN mencatat pasokan listrik yang berlebih, karena banyak pasokan listrik yang tidak terpakai.
Baca Juga:
Joko Widodo memperhitungkan, jika mayoritas energi sudah beralih ke listrik dan impor BBM Pertaminan ditekan, maka Indonesia akan menikmati keuntungan neraca pembayaran yang dapat memperkuat mata uang (currency) Indonesia. Selain itu, peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim.
“Ini yang harus mulai disiapkan, mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geotermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu,” lanjut Kepala Negara.
Perintah Presiden ini disampaikan dihadapan para pendampingnya, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Pemantauan redaksi pada mesin penelusuran Google diketahui bahwa permintaan Joko Widodo kepada Pertamina agar menurunkan impor BBM sudah disampaikan berkali – kali. Pada 16 Agustus 2018, saat menyampaikan Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR RI, Presiden telah meminta impor ditekan. Pesan yang sama juga disampaikan Jokow Widodo saat menjelaskan Grand Strategi Energi Nasional pada sidang paripurna dengan Dewan Energi Nasional di Istana Negara, Jakarta, 20 April 2021.
Buka Pintu Lebar
Untuk memperkuat PLN dan Pertamina dalam melakukan transisi energi ini, Presiden juga mendorong semua pihak yang terlibat agar mempermudah proses investasi ke kedua perusahaan BUMN ini. Joko Widodo juga menegaskan bahwa ada hak pemerintah dalam mengatur alur investasi yang masuk ke PLN dan Pertamina agar tujuan utama kemaslahatan banyak orang dapat tercapai.
Presiden mengatakan, dunia cepat mengalami perubahan sehingga rencana besar yang tengah dilakukan dapat berubah menyesuaikan keadaan. Oleh karena itu, Presiden berharap agar kesempatan investasi dari luar harus terbuka seluas mungkin.
“Keputusan investasi boleh oleh perusahaan, tetapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa negara ini ke sebuah tujuan yang kita cita-citakan bersama,” ucap Presiden.
