Hingga akhir Februari 2022, APBN mencatat akselerasi belanja negara dan pembiayaan investasi yang tetap terjaga untuk memberikan menfaat kepada masyarakat. Sampai dengan akhir Februari 2022, realisasi Belanja Negara mencapai Rp 282,7 triliun (10,4 persen dari pagu APBN 2022). Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp172,2 triliun; dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp110,5 triliun.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 28 Februari 2022 terkontraksi sebesar 4,1 persen (yoy), namun sudah membaik dibandingkan bulan Januari. Belanja Pemerintah Pusat meliputi Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Belanja Non-K/L. Realisasi Belanja K/L sebesar Rp78,6 triliun, utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pernyaluran berbagai bansos ke masyarakat.
Realisasi Belanja Sosial menunjukkan peningkatan dengan tersalurkannya bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 dan bantuan Kartu Sembako untuk penyaluran bulan Januari dan Februari serta percepatan bantuan bulan Maret. Sementara realisasi Belanja Non-KL mencapai Rp 93,6 triliun utamanya didukung penyaluran subsidi energi dan pembayaran pensiun/ jaminan kesehatan ASN.
Penanganan Covid – 19
Kementerian Keuangan juga menjelaskan bahwa Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2022 akan dimonitor secara intensif diperkirakan mencapai Rp 455,62 triliun. Itu terdiri atas penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun.
Penanganan bidang kesehatan terutama percepatan vaksinasi terus dilakukan, tunggakan klaim segera diselesaikan, dan penguatan pemulihan ekonomi masih terus berproses. Realisasi PC-PEN hingga 25 Maret 2022 mencapai Rp 22,6 triliun (5 persen dari alokasi), meliputi: a) Kesehatan Rp0,8 triliun (fasilitas kepabeanan vaksin dan alkes); b) Perlinmas Rp21,2 triliun (Program Keluarga Harapan/ PKH, sembako, BLT Desa, dan kartu pra kerja); c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp 0,6 triliun (pariwisata dan pangan KL, dan insentif perpajakan)
Aliran Dana ke Daerah
Kementerian Keuangan pun menyebutkan, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Februari mencapai 14,4 persen target APBN, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 13,0 persen. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh perbaikan pemenuhan syarat salur Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik (dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS regular tahap I Gelombang II).
Pembiayaan investasi terus didorong untuk meningkatkan nilai aset dan manfaat. Pencairan alokasi Pembiayaan Investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hingga Maret 2022, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp12 triliun, terdiri dari pencairan kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp10 triliun dan kepada BLU Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp2 triliun.
Pencairan untuk LMAN digunakan untuk realisasi pendanaan lahan PSN TA 2022 per 18 Maret 2022 sebesar Rp3,28 triliun untuk PSN pada Jalan Tol, Bendungan, Kereta Api, Pelabuhan, Irigasi, dan Air Baku. Sementara pencairan untuk FLPP per 21 Maret 2022 sebanyak 36.303 unit senilai Rp 4 triliun. (*)
