Menurut John, pihaknya bersama Tim Satgas Pangan Provinsi terus berkoordinasi melakukan monitoring terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok khususnya minyak goreng di pasaran.
“Melakukan upaya hukum terhadap spekulan atau oknum tertentu yang melakukan penimbunan bahan pokok minyak goreng dengan memanfaatkan isu Covid -19 untuk mencari keuntungan pribadi,” terangnya.
Penuhi DMO dan DPO
John menekankan kepada produsen minyak goreng supaya mempedomani kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan RI tentang DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation). “Saya minta minyak yang di gudang segera didistribusikan ke toko-toko Untuk dapat dimanfaatkan masyarakat,” tegas Jhon.
Terkait DMO, agar produsen minyak goreng lebih mengutamakan kebutuhan CPO dalam negeri sebesar 20 persen dan sisanya baru boleh diekspor. Kemudian kebijakan DPO pemerintah pun telah menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk harga minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, harga minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500, dan harga minyak goreng kemasan premiun Rp 14.000 per liter.
Baca Juga:
Operasi Pasar, Pemerintah Kucurkan 11 Juta Liter Minyak Goreng
Menteri Perdagangan: Pasokan Bahan Pokok Cukup untuk 1,5 Bulan
“Dihimbau kepada masyarakat tidak panik, kami akan mengawasi dan menindak jika ada oknum yang merugikan masyarakat, kami juga sampaikan belilah minyak goreng sesuai kebutuhan,” pungkasnya.
Jhon mengungkapkan bahwa timnya bergerak berdasarkan Perintah Kepala Polda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Drs RZ Panca Putra Simanjuntak. Kapolda menginstruksikan agar tim melakukan monitoring terhadap enam komoditas bahan pokok penting, khususnya minyak goreng di wilayah Sumatera Utara. (*)
