Utang Negara Miskin
Pertemuan FMCBG juga menyoroti masalah beban utang negara miskin dan berkembang. Sejak pandemi Covid – 19, G20 telah mendukung pemberian penundaan pembayaran utang luar negeri bagi negara miskin dan juga restrukturisasi utang luar negeri oleh negara G20 kepada negara miskin dan berkembang. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani pandemi sekaligus meningkatkan kapasitas pengelolaan utang, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam rangka mendukung inisiatif tersebut, lembaga keuangan internasional memfasilitasi penyediaan dana perwalian (trust fund) guna membantu negara miskin dan berkembang. Forum akan terus mengupayakan capaian yang konkrit dan transparan dari legacy Presidensi Indonesia dalam hal mendorong penyelesaian utang-utang negara miskin dan berkembang melalui adopsi kerangka kerja bersama (Common Framework).
Pengembangan Infrastruktur
G20 juga bersepakat bahwa Pandemi Covid – 19 telah mengganggu investasi pemerintah dan sektor swasta untuk pengembangan infrastruktur. Untuk itu Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral berkomitmen mengupayakan revitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau, utamanya melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta untuk mendukung investasi publik dan lembaga keuangan internasional.
Hal ini sejalan dengan G20 Raoadmap to Infrastructure. Mobilisasi investasi infrastruktur juga dilakukan untuk meningkatkan inklusi sosial dan mengatasi kesenjangan antar wilayah. Forum juga akan kembali mengusung upaya peningkatan infrastruktur digital dan investasi InfraTech untuk mempersempit kesenjangan digital.
Baca Juga:
Bank Sentral Indonesia Umumkan Turunnya Utang Luar Negeri
Moody’s: Peringkat Utang RI Tetap Baa2 Outlook Stable, Baik Dibanding Negara yang Turun Peringkat
Sri Mulyani Peringatkan Bahaya Perubahan Iklim, Bisa Lebih Dahsyat dari Pandemi
Iklim
Pertemuan FMCBG Ini juga mendiskusikan arah kebijakan ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan perubahan iklim, yang merupakan faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks memperkuat upaya global untuk mencapai tujuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Perjanjian Paris, serta menerapkan komitmen UN Climate Change Conference of the Parties (COP26). Bauran kebijakan menuju netralitas karbon dan net zero emission mencakup upaya dan kolaborasi bersama termasuk dalam hal mekanisme dan insentif penetapan harga karbon, sambil memberikan dukungan yang ditargetkan kepada negara miskin dan paling rentan, dengan mempertimbangkan situasi nasional.
Dialog kebijakan Jalur Keuangan G20 (G20 Finance Track Dialogue) tentang dampak makroekonomi dan fiskal terkait kebijakan perubahan iklim dapat dimanfaatkan untuk membahas isu-isu teknis terkait. Sehingga para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral juga menegaskan kembali komitmen yang diangkat oleh negara-negara maju, untuk memobilisasi pendanaan iklim bersama sebesar USD 100 miliar per tahun pada tahun 2020 dan setiap tahun hingga tahun 2025 sesegera mungkin untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, dalam konteks tindakan mitigasi yang berarti dan transparansi dalam pelaksanaannya. (*)
