Tol Laut Indonesia Ciptakan Pola Perdagangan Baru
Program Tol Laut yang digagas Presiden Joko Widodo sejak 2014 telah menciptakan pola perdagangan baru di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Salah satu pola perdagangan baru yang terbentuk adalah perdagangan antar warga di Food Estate (food estate), seperti Merauke, dengan daerah lain di Papua, Papua Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Interaksi dengan food estate ini tentunya juga membuat ketahanan pangan di daerah terluar semakin kokoh. Akses Tol Laut ini juga telah memudahkan jelajah kebutuhan pokok penting dari daerah padat seperti Surabaya, hingga daerah pegunungan di Papua.
Demikian intisari laporan progres Program Tol Laut yang disampaikan Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, pertengahan pekan ini.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan RI Mugen Sartoto mengatakan, Kementerian Perhubungan telah melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan menciptakan pola perdagangan baru.
Kementerian Perhubungan juga telah menerapkan konektivitas multimoda dalam mengakomodasi pola perdagangan baru yang muncul yang melibatkan ‘jembatan udara’ dan subsidi transportasi darat. Targetnya, masyarakat di daerah pegunungan Papua bisa memesan bahan pokok dari Surabaya dan menerimanya langsung di daerah pegunungan Papua.
Menurut dia, untuk mewujudkan program ketahanan pangan, Kementerian Perhubungan berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui pelayanan angkutan laut untuk angkutan barang dengan trayek tetap dan terjadwal, sehingga kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok masyarakat tersedia.
“Program Tol Laut juga diharapkan dapat meningkatkan distribusi dan menjaga ketersediaan sembako, kebutuhan pokok, dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah sehingga mengurangi disparitas harga,” kata Mugen.
Pj Dirjen Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan, memasuki 7 (tujuh) tahun berjalan program Tol Laut kini telah melayani 32 trayek dan mengoperasikan 32 kapal yang singgah di 114 pelabuhan, termasuk trayek untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah bersinergi mensinergikan setiap tahapan Sistem Transportasi Nasional dan Sistem Logistik Nasional,” ujarnya.
Arif menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi semester I 2021, Program Tol Laut telah mengangkut 6.617 TEUs (unit peti kemas) dengan komoditas kargo terbanyak berupa semen, beras, dan air mineral. Kargo return sebanyak 2.542 TEUs dengan komoditas kargo terbanyak berupa kayu, kopra, dan rumput laut dengan capaian voyage 54 persen dibandingkan tahun 2020.
“Kinerja Tol Laut tahun ini lebih efektif dibandingkan tahun lalu. Ini semua dapat terwujud berkat upaya seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana Teknis, dan Operator dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha yang terlibat,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, masyarakat di wilayah yang dilalui Tol Laut saat ini sedang menikmati penurunan harga barang antara 20-50 persen. Data menunjukkan bahwa Program Tol Laut telah berhasil mengurangi disparitas harga yang menjerat masyarakat, khususnya di Indonesia Timur dan Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.
Dagang Tingkat Dunia Makin Gampang, Bayar Kepabeanan Bisa Sekaligus
